Peran Media dalam Penciptaan Drama Politik di Ruang Publik

|Peran Media dalam Penciptaan Drama Politik di Ruang Publik|

Perang Asimetris kurang lebih artinya “perang antara pihak-pihak terlibat dimana kekuatan militernya atau strategi dan taktiknya sangat berbeda secara signifikan. Perbedaan signifikan kekuatan militer, strategi dan taktik dapat terjadi pada kelompok sipil. Kelompok-kelompok sipil yang memiliki pemimpin yang cerdas, akses luas ke media dan pengaruh kuat di level akar rumput bisa menjadi modal kekuatan untuk melancarkan perang asimetris.

Perang asimetris tidak mendasarkan pada kekuatan senjata. Banyak faktor yang menyebabkan kelompok yang lemah dalam hal persenjataan, strategi dan taktik tempur, keluar sebagai pemenang dalam perang asimetris. Kekuatan opini publik, pengaruh massal, pengakuan luar negeri, pemanfaatan teknologi informasi, penguasaan media hingga penggunaan kosakata menjadi senjata ampuh yang digunakan dalam perang asimetris. Contohnya penggunaan kata “terorisme”, “musuh demokrasi”, “pelanggar hak asasi” merupakan beberapa bentuk kosa kata dalam skema perang asimetris.

|Indonesia Pasar Besar Bagi Media|

Indonesia menjadi salah satu pasar industri berita yang cukup besar sejak jatuhnya Presiden Soeharto. Sejak era Reformasi, bermunculan banyak media-media berita, baik cetak maupun elektronik di Indonesia, bahkan statsiun penyiaran televisi papan atas kini dikuasai Statsiun Televisi swasta.

Pembagian segmen audien media di Indonesia antara lain :

• Televisi: 85%
• Radio: 51%
• Surat kabar, majalah: 22%

Sejak era reformasi juga media asing cukup bebas beroperasi di Indonesia, bahkan ada peluang besar media-media asing membuka cabang operasinya di Indonesia, seperti yang ditegaskan Esti Andayani, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu kepada Bisnis.com,

“Kehadiran TV asing sebagai hal positif untuk mendorong kompetisi daya saing yang lebih baik dengan TV lokal. Kan aturannya tidak semua tenaga TV asing dalam negeri seluruhnya orang asing.”

Salah satu contoh riilnya CNN (berpartner dengan TransCorp) sudah mengudara di langit Indonesia sejak September 2014 lalu. Sebelumnya pada Kwartal pertama 2013, Bloomberg TV yang juga berasal dari Amerika Serikat, sudah lebih dulu mengudara, dengan versi bahasa Indonesia pula. Sehingga dalam waktu kurang dari dua tahun, dua media broadcasting asal Amerika Serikat berhasil menancapkan kakinya di negara yang memiliki penduduk terbesar ke-4 di dunia.

Tapi sebelum kedua media milik swasta itu masuk, media milik pemerintah Voice of Amerika (VOA) sudah lama 'menguasai' media-media broadcasting di Indonesia. Hampir semua televisi dan radio FM mempunyai program paket yang dibuat oleh crew VOA.

|Media Sebagai Sumbu Utama Globalisasi|

Media merupakan salah satu sokoguru utama dalam era Globalisasi ini, dan sifat dari masyarakat global yaitu keterbukaan. Karakter masyarakat terbuka sebagai masyarakat informasi akan diarahkan pada sifat-sifat berikut :

1. Virtual. Semu bagaikan fatamorgana
2. Infective. Menjalar bagaikan virus.
3. Floating. Mengapung dan berputar secara global bagaikan mengikuti sebuah orbit.

Virtual, lenyapnya batas-batasan, baik batasan sosial, regional, maupun nasional. Berarti tidak memiliki patokan atau pakem-pakem yang tegas, masyarakat dibiarkan menerima jutaan informasi dalam satu saat. Dan dibiarkan memilih atau mengikuti informasi mana pun yang disukainya. Dari sini kemudian muncul istilah “garbage information”, karena tidak semua informasi yang masuk merupakan informasi yang bermanfaat. Bahkan masyarakat akan mengalami apa yang disebut dengan “krisis makna”, ini dikarenakan jutaan informasi yang datang tidak selalu terkait satu sama lain.

Artinya, di tengah banjir informasi, masyarakat sulit menafsirkan dan menarik makna dari suatu kejadian. “Kita hidup bukan di dunia yang memiliki citra jelas,” ungkap Ian Mc Ewan dalam acara The Late Show BBC2, 7 Februari 1990.

Krisis makna ini menyebabkan masyarakat yang “terpaksa” berpikir dangkal, mereka hanya mengambil apa yang tersurat di media tanpa mau merenunginya atau menganalisanya. Atau meminjam istilah Guy deBord, “masyarakat penonton” (society of spectacles).

Sifat kedua, Infective. Informasi akan memberikan efek berantai yang luar biasa. Misalnya dalam aspek mode, pakaian terbaru dipamerkan di Paris, besoknya akan menyebar di seluruh dunia. Misalnya, ketika pemerintah memprediksi ekonomi tahun depan akan suram, maka segera kepercayaan investor hilang, nilai mata uang anjlok.

Sifat ketiga, floating. Masyarakat yang sudah mengalami krisis makna, masyarakat penonton, masyarakat yang tanpa pakem-pakem yang tegas sejatinya telah tercipta menjadi masyarakat yang mengambang (floating society). Masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang rapuh dan mudah digoyang.

Contoh dari bagaimana informasi media dapat melahirkan kekisruhan terjadi pada kasus Malari, Marzuki Arifin, seorang bekas pemimpin redaksi majalah Ekspres menulis bahwa salah satu peristiwa yang merupakan penyebab kerusuhan Malari, yaitu tulisan-tulisan media massa yang membeberkan pernan “pincang” modal asing, terutama Jepang.

|Media dan Operasi Intelijen|

Secara umum media, atau jurnalisme, telah menjadi bagian dari kegiatan intelijen sejak lama. Salah satu contohnya yaitu kemunculan BBC (British Broadcasting Corporation) sebagai sebuah agensi intelijen selama Perang Duni II. Pusat Komunikasi Pemerintah Inggris telah melaksanakan operasi SIGIN (Signal Intelligence) untuk menangkap dan membuka pesan-pesan bersandi musuh dalam pancaran transmisi selama tahun 1939. Pada waktu yang sama, sebuah unit baru dibentuk di dalam BBC untuk mengintersep, memantau, dan melaporkan siaran radio negara musuh, negara netral, maupun negara Sekutu. Layanan Pemantauan BBC ini bertujuan untuk mendengar, merekam, mencatat, maupun menterjemahkan transmisi radio sebagai bentuk Open Source Intelligence (OSINT). BBC Overseas Intelligence Department menganalisa material tersebut dan mulai menerbitkan survey mingguan atas propaganda musuh, negara netral, maupun sekutu. Masih pada tahun yang sama, BBC mulai menghasilkan Daily Digest, yang terutama berisi item-item yang disiarkan radio-radio asing. BBC menyerahkan datanya pada Kementerian Perang Ekonomi, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Informasi, MI9, MI5 dan lainnya. Peran ini mendudukkan BBC tidak sebatas pengumpul data, melainkan juga sebagai penganalisa.

Di Amerika, pada tahun 1953, Joseph Alsop, salah seorang kolumnis ternama pergi ke Filipina untuk meliput Pemilu. Alsop pergi atas permintaan CIA. Dan tidak kurang dari 400 jurnalis Amerika telah melakukan tugas sebagai front-man CIA sejak 25 tahun terakhir. Bahkan New York Times hampir selalau menyediakan “cover” bagi para agen CIA untuk bertugas di luar negeri. Sejauh ini CIA memang paling intens bekerja sama dengan New York Times, CBS, dand Time Inc.

|Media Sebagai Lembaga Politik|

Dalam bab yang berjudul why don’t we call journalists political actors?, Timothy Cook mengemukakan beberapa hal: Pertama, para jurnalis telah bekerja keras untuk mendorong masyarakat agar tidak berpikir bahwa mereka (jurnalis) merupakan aktor politik. Mereka sangat berhasil dalam upaya ini, sehingga mereka pun sepertinya sangat yakin dengan hal ini. Kedua, studi mengenai komunikasi politik berkembang di tengah -tengah sebuah tradisi yang menekankan efek media, dan disiplin ilmu yang terkait dengan studi politik tentang media berita pun telah pula

menyembunyikan implikasi dari kegiatan mereka. Pada umumnya, ketika pakar politik merasa nyaman dengan melihat konstribusi politik dari media, maka mereka menjadi kurang memiliki keinginan untuk melihat media berita sebagai sebuah insti tusi. Dengan kata lain, para jurnalis telah berhasil untuk meyakinkan kalangan akademisi, bahwa mereka bukan aktor politik, dan para peneliti yang membahas tentang studi politik maupun media telah melalaikan hal ini.

Fungsi ketiga adalah sebagai fire-fighting, yaitu membantu dalam menentukan hasil dari perubahan politik dan sosial dramatik yang terjadi saat krisis. Beberapa contoh di Asia dapat menunjukkan hal ini, yakni peran media dalam menggulingkan rezim Marcos di Filipina di tahun 1986, atau dukungan yang ditunjukkan pers pada demonstrasi pro -demokrasi pada bulan Mei 1992 di Bangkok. Dalam fungsi ketiga ini, pers merupakan agen perubahan (agent of change).

Karena perannya sebagai sebuah aktor atau lembaga politik inilah timbul pandangan yang bertolakbelakang atas peran media yang bergitu bermacan-macam di ruang publik. seperti yang ditulis oleh pengamat Jepang, Susan Pharr, yang mengemukakan adanya 4 (empat) pandangan yang saling berlawanan, yaitu: pertama media sebagai penonton (spectator); kedua, sebagai penjaga (watchdog); ketiga, sebagai pelayan (servant); dan keempat, sebagai penipu (trickster). Dampak utama dari peran penipu sebagai pembangun komunitas (Pharr, 1996:24-36).

Peran media sebagai lembaga politik dan berperan dalam menciptakan drama politik yang sudah ditentukan akhirnya ini dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar berikut ini :

1. Video Politik

Media, terutama televisi sekarang tidak lagi netral. Didalamnya sudah terdapat penyebaran nilai, misi, propaganda, dan pandangan hidup. Dalam acara-acara televisi, termasuk iklan, tidak hanya menunjukkan bagaimana kualitas produk, tetapi menegaskan bahwa konsumsi barang dapat mengatasi persoalan kehidupan, mengobati kesepian, menaikkan harga diri dan menjamin kebahagiaan. Untuk negara-negara berkembang, iklan telah mengkhotbahkan perubahan gaya hidup yang lebih baik selain dapat mengatasi masalah-masalah personal. Misalnya, penggunaan deodorant dapat membantu seorang remaja bergaul lebih baik dengan sesamanya.

Pada perkembangan selanjutnya televisi merambah ke dunia politik dan kekuasaan. Televisi mampu menyiarkan kejadian, proses atau bahkan misi politik ke hadapan masyarakat, orang menyebutnya videopolitik. Video politik telah menjadi perpanjangan tangan perang dengan cara yang lain. Videopolitik adalah kegiatan penyampaian informasi melalui televisi untuk mempengaruhi sistem politik nasional maupun internasional.

|Menyajikan Realitas Kedua|

Salah satu kekuatan televisi sebagai video politik adalah kemampuannya menyajikan realitas kedua (second reality). Lewat layar kaca para pemirsa diarahkan untuk mendefinisikan situasi dengan kehendak elit pengelola informasi. Orang bertindak, mengambil keputusan tidak berdasarkan realitas tetapi berdasarkan makna yang diberikannya pada realitas tersebut.

Kita lihat invasi Irak ke Kuwait tahun 1990 lalu, boleh jadi benar tuntutan Saddam Hussein bahwa Kuwait merupakan bagian dari wilayah Irak karena latar belakang historis. Tetapi media massa yang umumnya didominasi negara-negara Barat, telah mengidentifikasi Saddam sebagai diktator, agresor yang agak sinting. Sosok yang sama pernah dipuja-puji Barat sebagai “Pahlawan Arab” ketika menganeksasi beberapa provinsi Iran di awal perang Iran-Irak.

Ketika kasus bentrokan massa Front Pembela Islam (FPI) dengan Aliansi Kebangsaan (AKBB) di silang Monas. Kita melihat korban-korban kekerasan FPI dan ‘dipaksa’ bersimpati sembari mengecam kebrutalan para aktivis Islam. Diperlihatkan bagaimana para aktivis FPI menyerang dengan benda-benda keras, televisi berhasil menelanjangi FPI dengan suguhan video politik yang menarik. Fatalnya, aksi itu bertepatan dengan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila yang tengah diperingati oleh massa AKBB. Opini pun menggelembung, aksi FPI itu disangkut-pautkan sebagai sikap anti Pancasila.

Media Barat yang didominasi oleh WASPs (White Anglo Saxon Protestan) atau IWPs (Insentive White Person), ide-ide mereka terus dibentuk oleh DWM (Dead White Male). Pahlawan-pahlawan media haruslah berkulit-putih, atau jika coklat harus disamak supaya putih. Orang Asia (Muslim) senantiasa diposisikan sebagai penjahat. Si kulit hitam atau si janggut tebal masih merupakan sebuah stereotif yang buruk dan anarkis.

Akhbar S Ahmed mengungkapkan bahwa karena kemampuannya untuk menenggelamkan realitas, menyederhanakan berbagai isu, dan ini membahayakan, serta mempengaruhi berbagai peristiwa, televisi bagaiman iblis zaman ini. Ia ada di mana-mana dan berkuasa, sebagai sebab dan akibat logis zaman posmodernis. Media bisa dengan mudah membuat karikatur tentang cerita yang diinginkan.

Akhbar S. Ahmed menyebut karakter tersebut dengan, “Media membuat fakta menjadi lebih asing dari fiksi, sehingga fiksi lebih enak didengar dan dilihat.” Sekaligus membuktikan rekayasa fakta dan penenggelaman fakta-fakta lain yang dianggap melemahkan pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam penyajian video politik.

2. Politik Citra

Menyambung pernyataan Baudrillard, hari ini kita hidup dalam era simulakra, era dimana batas antara realitas dan citra telah melebur. Bahkan, citra telah berubah menjadi realitas itu sendiri. Baudrillard menyebutnya hyper-reality atau realitas semu. Pilihan-pilihan hidup kita sangat dipengaruhi oleh realitas semu ini, yang kata Milan Kundera, diciptakan oleh agen-agen periklanan, manajer kampanye politik, atau desainer yang merancang semua bentuk, mulai dari mobil hingga alat olahraga. Contoh, ketika kita membeli baju bermerek terkenal, tiba-tiba kita merasa hebat. Padahal, apakah kehebatan ditentukan oleh sebuah merek ? Tapi ketika citra telah mengepung, kita percaya dan yakin bahwa sebuah merek membuat kita lebih hebat daripada memakai baju obralan. Inilah fase simulakra : citra yang membentuk realitas, bahkan citra menjadi realitas itu sendiri.

Ketika penduduk dunia sedemikian terasuki oleh citra dan tak sanggup lagi membedakan mana citra, mana realitas, tak heran bila pencitraan pun menjadi industri tersendiri. Bahkan kemudian demokrasi menjadi ajang industri pencitraan. Perusahaan-perusahaan konsultan politik mendesain citra para politisi agar sesuai dengan selera publik, dan pada saat yang sama, publik yang sudah hidup di alam simulakra cenderung memberikan suaranya kepada citra si kandidat; bukan realitas si kandidat.

Dan akhirnya, demokrasi pun bisa dianggap sebagai sebuah bentuk aktivitas pencitraan, bukan lagi sebuah kegiatan yang adiluhung untuk mencari negarawan terbaik bagi sebuah bangsa. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan bisa dicapai hanya melalui suara terbanyak. Maka untuk berkuasa, yang harus dilakukan adalah membentuk citra tertentu yang disukai publik. Tak ada gunanya ideologi, misi, visi, apalagi moral. Kata Kundera, pencitraan lebih kuat dari realitas dan lebih berkuasa daripada ideologi. 

Dalam pencalonan Barack Obama misalnya, Obama habis-habisan dikemas dalam beragam citra positif dan bahkan suprahuman. Obama kerap dicitrakan sebagai “bukan manusia biasa”, seperti diantaranya, Obama is Messiah, God of All Things, Presence of the Divine, The New Mahatma dan lainnya.

Bahkan perburuan Osama bin Laden pun tidak lepas dari politik citra. Lima hari setelah Navy Seals menembak mati Osama di persembunyiannya di Abbottabad Pakistan, popularitas Presiden Barack Obama meningkat secara signifikan.

Seperti yang dilansir situs Al Jazeera, Leslie Gelb, Presiden emeritus Council on Foreign Relations (CFR) mengatakan, “Tewasnya bin Laden telah memberikan Obama kesempatan langka untuk sebuah permulaan baru. Hal itu memberinya kekuatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sulit.” Al Jazeera pun mengutip hasil survey yang dilakukan lembaga riset ternama Gallup, penerimaan publik terhadap Presiden Obama meningkat 50 persen. Sebuah pembalikan yang kuat, mengingat sebelum isu tewasnya Osama, popularitas Barack Obama menurun hingga pertengahan 40 persen.

Berlawanan dengan girangnya rakyat Amerika yang merayakan tewasnya Osama, Menteri Intelijen Republik Islam Iran, seperti yang dilansir jaringan berita Iran FARS, Heidar Moslehi mengatakan bahwa Teheran telah memiliki bukti bahwa pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden telah wafat karena penyakit jauh sebelum serbuan Navy Seal Amerika beberapa waktu lalu.

“Kami memiliki informasi akurat bahwa Bin Laden meninggal dunia karena sakit beberapa waktu lalu,” tegas Moslehi seperti yang dimuat dalam situs Rusia, RIA Novosti tidak lama setelah kabar tewasnya Osama.

3. Berita Bohong

Dalam mendukung suatu drama politik, media tidak segan-segan menerbitkan berita-berita bohong alias hoax. Koran New York Times (NYT) misalnya, selama konflik Ukraina selalu menyuguhkan berita-berita yang menyudutkan pemerintah Rusia, seperti pemberitaan bahwa pasukan khusus Rusia bergerak di timur wilayah Ukraina. Pemberitaan ini jelas dibantah Rusia. Kebohongan lain yang dilakukan NYT misalnya menyebut Presiden Vladimir Putin memiliki kekayahaan rahasia sebesar $40-$70 juta dollar.

Contoh lain rekayasa berita dilakukan oleh CNN, ketika rejim Saddam Husein jatuh, publik dunia melihat rakyat Irak ramai-ramai meruntuhkan patung Saddam Husein seolah-olah sebagai ekspresi gembira mereka terbebas dari tirani. Fakta sebenarnya adalah, peristiwa tanggal 9 April 2003 terjadi atas perintah seorang Kolonel Marinir Amerika dan bukan aksi spontan rakyat pada waktu itu. Prosesi peruntuhan patung itu lalu dimanfaatkan oleh seorang perwira intelijen militer Paman Sam untuk mempropagandakan bahwa rakyat Irak senang dengan kejatuhan Saddam.

Bagaimana bisa media melakukan kebohongan? Tetapi jika merujuk kembali pada peran media sebagai lembaga politik dan memiliki hubungan dengan intelijen, kebohongan itu tampak menjadi “sah-sah” saja.

|Mewaspadai Drama Politik|

Drama politik tidak saja bisa dibuat atau diciptakan media-media konvensional, kini dengan hadirnya internet, media-media cyber dapat menyodokkan krisis politik secara massif. Contoh saja kasus perkosaan massal gadis Tionghoa pada rusuh Mei 1998 lalu, Selang beberapa waktu dari kerusuhan yang banyak menelan korban meninggal itu, tiba-tiba muncul berita ratusan amoy diperkosa. Padahal tak ada satu wartawan pun yang mendapatkan berita itu, meski mereka tersebar di berbagai pelosok tempat kejadian. Lantas darimana sumbernya, sehingga tak ada wartawan yang tahu?

Usut punya usut, ternyata awal ceritanya juga bermula dari internet. Di salah satu news group (news: soc.culture.indonesia) di internet dikutip cerita pengakuan seorang perempuan bernama Vivian serta beberapa perempuan keturunan Cina lain yang diperkosa ramai-ramai oleh orang pribumi. Yang keterlaluan, dikisahkan para hidung belang itu berkata, "Kamu diperkosa karena kamu Cina dan non muslim," lantas bertakbir sebelum memperkosa.

Celakanya, cerita seperti ini dipercaya begitu saja oleh kalangan pers dengan mem-blow up besar-besaran. Padahal berbagai media itu juga tidak berhasil mendapatkan perempuan-perempuan yang menjadi korban, seperti halnya kalau wartawan koran kriminal memberitakan kasus pemerkosaan biasa.

Para aktivis feminisme seperti mendapat durian runtuh ketika mendapakan issu ini. Mereka sibuk menggerakkan demo menentang perkosaan massal yang tidak jelas siapa dan dimana korbannya itu. Lantas membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama berbagai pihak lain untuk menyelidikinya.

Meski demikian, issu itu terus menggelinding hingga ke luar negeri. Surat kabar Sidney Herald Tribune dan New York Times yang bertiras besar tak ketinggalan memuat issu ini pula. Membuat citra buruk di dunia internasional bahwa orang

Indonesia biadab.

Keraguan akan benar-tidaknya isu perkosaan amoy itu pun diungkapkan sebuah artikel di Asian Wall Street Journal yang berjudul “Some Indonesia Rape Photos on the Internet Are Frauds” ditulis oleh dua orang reporter Wall Street Journal, Jeremy Wagstaff dan Jay Solomon. Sekarang artikel tersebut sudah tidak didapati, kecuali jika anda mengakses arsip rtikel itu selengkapnya dapat dibaca di situs IHCC : http://reocities.com/capitolhill/4120/false.html.

Contoh lain peran media dalam memojokkan Indonesia atau menggiring langkah-langkah pemerintah, yaitu ketika Krisis Moneter 1998. Tepatnya bulan Januari 1997, ketika rupiah mengalami fluktuasi tak terkendali antara 7.100 – 7.800 per dollar dalam satu hari, dua bank Indonesia membeli rupiah dalam jumlah besar, tindakan tersebut berhasil menurunkan rate kurs di bawah 7.000 untuk sementara. Anehnya, Far Eastern Economic Review mengkritik upaya pemerintah Indonesia menyelamatkan perekonomian negaranya sendiri dengan menyebutnya sebagai "upaya terang-terangan untuk mendistorsi pasar." Tindakan Indonesia ini pun membuat marah para spekulan : dalam beberapa hari rupiah jatuh lebih dari 8.000 terhadap dolar, dan lebih dari 10.000 pada pertengahan Maret 1997.

Skema peran itulah yang akan terus diulangi oleh media-media, terutama media asing, dalam kultur global yang telah kehilangan batas-batas geografisnya, informasi dapat menjadi senjata mematikan terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut. Di Jerman, para pelajar dan mahasiswa Indonesia dengan bebas mengunduh tulisan-tulisan Aditjondro lalu menyebarluaskannya tanpa proses kroscek terlebih dahulu.

Masalahnya, menurut sosiolog UI yang juga pengamat internet Imam B Prasodjo, dalam dunia riil kerap terjadi ketidaksetaraan penguasaan informasi (unequal information). Kelompok kuat (dominant group) memiliki akses untuk menyebarkan informasi, sementara kelompok lemah (less dominant group) hanya menjadi objek. Sehingga cenderung terjadi fenomena dominasi dan eksploitasi satu pihak pada pihak yang lain.

Fakta ini menegaskan, internet --termasuk mailing list (milist)-- meski masih terbatas penggunanya pada kalangan menengah ke atas yang sedikit jumlahnya, tapi karena yang sedikit itu adalah kelompok dominan, maka peran internet tidak bisa lagi dipandang dengan sebelah mata.

Seperti Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin bahwa dunia strategi dan pertahanan sedang memasuki babakan baru, yakni perang asimetris. ”Kita harus menanggalkan cara berpikir perang konvensional. Banyak hal yang terjadi tanpa disadari adalah dampak perang asimetri. Media digunakan sedemikian rupa mengumbar sensasi. Perang asimetri itu bukan menghadapkan senjata dengan senjata atau tentara melawan tentara,” ujarnya.(Kompas 28/3/2011).

Gambar. Peran Media dalam Penciptaan Drama Politik di Ruang Publik